Lsm Gempur Menyoroti Persoalan Dana Pokmas Program PTSL Kabupaten Tubaba
Tulang Bawang Barat (Journal) : Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Lsm-Gempur) Menyoroti Persoalan Dana Pokmas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Di tahun 2020 lalu telah merealisasikan 2000 buku dari target awal 4000 sertifikat tanah.
Meskipun telah terealisasi program PTSL dengan jumlah 2000 buku, namun hingga saat ini masih menyisakan permasalahan. Pasalnya, anggaran kelompok masyarakat (Pokmas) panitia tiyuh (Desa) yang menjadi ujung tombak program PTSL itu sendiri masih ada yang belum terealisasi dan belum jelas akan diberikan atau tidaknya.
Menyoroti permasalahan tersebut syaripudin ketua Lsm Gempur yang membawahi kabupaten lampura,way kanan,tubaba,tuba dan mesuji menduga, adanya upaya penggelapan terkait anggaran tersebut. Bagaimana tidak, apa yang menjadi alasan BPN Tubaba sampai dengan pergantian tahun dari 2020 hingga 2021 masih tidak mengeluarkan dana yang semestinya menjadi honor bagi para anggota tim kelompok masyarakat ditingkat tiyuh.
“Tidak ada alasan pihak BPN menahan untuk tidak mengeluarkan dana pokmas yang sudah jelas peruntukanya bagi tim pokmas dan aparat tiyuh yang terlibat, terlebih lagi mereka yang berada di tiyuh itulah yang menjadi ujung tombak bagi program PTSL,” ujarnya
Kami yakin bahwa ada oknum di kantor badan pertanahan nasional yang bermain dengan dana pokmas tersebut, sehingga, informasi yang didapat oleh rekan – rekan media dilapangan mengenai tidak terealisasinya anggaran honor pokmas ini benar adanya dan tidak diketahui oleh kepala BPN Tubaba.
Diketahui sebelumnya renaldi mengakui sebenarnya sebagian dana pokmas ada yg sudah diberikan dan masih ada juga yang belum terealisasi. Makanya saya harus mengetahuinya terlebih dahulu dari tiyuh mana saja agar kita konfirmasi dan clearkan.
Dia menambahkan, akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna menanyakan dana pokmas tersebut.
“Karena dana honor kepala tiyuh dan pokmas inikan satu paket jadi saya harus cek dulu kepada bagian keuangan dan ketua timnya,” Tutupnya.
Orean
