Pansus Tataniaga Singkong DPRD Lampung : Stop Import Tapioka
Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Putra Jaya Umar mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup keran impor tapioka yang dinilai merugikan petani singkong lokal.
Mereka menilai kebijakan impor yang terbuka secara umum menjadi salah satu penyebab turunnya harga tepung tapioka di pasar domestik
Umar menjelaskan bahwa produksi singkong dalam negeri memang belum mencukupi kebutuhan tapioka nasional yang sebenarnya tidak tinggi hanya sekitar 2,5jt ton.
Namun kekurangan tersebut selama ini dipenuhi melalui impor dari Thailand, kebijakan impor yang tidak terkendali justru membuat harga tapioka di dalam negeri anjlok.
“Harga tepung tapioka yang sebelumnya Rp6.800 kini turun menjadi Rp6.300. Penurunan ini sangat berdampak pada petani singkong karena harga singkong ikut merosot,” ujarnya, Selasa (16/1) ditemui di DPD Golkar Lampung.
Untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani lokal, Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung meminta Kementerian Pertanian dan kementerian terkait untuk menutup keran impor tapioka di seluruh Indonesia.
Sebagai solusi, mereka mengusulkan pemerintah mengambil langkah strategis untuk menangani kekurangan pasokan, misalnya melalui peran BUMN atau lembaga lain.
“Kami mendorong pemerintah mengelola kekurangan pasokan dengan mekanisme yang adil sehingga harga tetap stabil. Jika harga impor murah dan dijual di dalam negeri, seharusnya keuntungannya masuk ke kas negara, bukan justru merugikan petani kita,” tambah kader Golkar ini.
Selain itu, Umar juga meminta pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas singkong di dalam negeri.
Salah satu caranya adalah melalui riset dan pengembangan bibit unggul yang mampu menghasilkan singkong dengan kadar pati tinggi sehingga menghasilkan tonase besar.
“Kementerian Pertanian harus melakukan penelitian serius untuk menciptakan bibit singkong unggul. Jika produktivitas petani meningkat, maka kita tidak perlu lagi bergantung pada impor,” tutupnya.(*)
